Berikut ini adalah statistik PPDB SMK Negeri 41 Jakarta.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap proses PPDB SMA/SMK Negeri yang berlangsung dari tanggal 1 sd. 3 Juli 2010, terjadi beban lebih (overload) pemrosesan data; dan kondisi tersebut mengakibatkan keterlambatan pelayanan kepada masyarakat dalam proses PPDB. Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan perpanjangan waktu dan penjadwalan ulang PPDB SMA/SMK Negeri di DKI Jakarta dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selanjutnya, informasi ini akan segera disampaikan kepada seluruh sekolah penyelenggara PPDB SMA/SMK Negeri untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

JAKARTA (Bisnis.com): Pemprov DKI tetap membuka peluang bagi siswa dari luar Jakarta untuk mendaftar sekolah di Ibu Kota dengan kuota 5% dari jumlah siswa yang diterima di tiap sekolah.

Sehubungan dengan akan diadakannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2010/2011, dengan ini kami beirkan jadwal pelaksanaanya.

JAKARTA (Bisnis.com): Provinsi DKI Jakarta memboyong piala bergilir Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS SMK) XVIII setelah ditetapkan menjadi juara umum dengan meraih 18 medali emas, 10 perak, dan 3 perunggu.

JAKARTA (Bisnis.com): Sepuluh sekolah menengah atas (SMA) swasta di wilayah DKI terancam ditutup menyusul 100% siswanya tidak lulus ujian nasional (UN).

JAKARTA (Bisnis.com): Dinas Pendidikan DKI diminta memantau besaran uang pangkal atau iuran peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) yang dapat memberatkan orang tua siswa.

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh berharap ujian nasional (UN) di masa depan bisa digelar secara online lewat akses internet di sekolah. Saat ini, efektivitasnya masih diuji terlebih dulu melalui program Try Out UN Online.

JAKARTA: Pemerintah isyaratkan dukungan usulan pelatihan ESQ masuk dalam kurikulum sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

JAKARTA (bisnis.com): Rapat gabungan Komisi II, Komisi VIII dan Komisi X DPR merekomendasikan semua guru honorer yang sudah menjadi CPNS harus diangkat menjadi PNS, sementara guru honorer yang tidak dibiayai APBN dan APBD harus diperhatikan khususnya terkait kesejahteraan.